Kenaikan BBM Non-subsidi Picu Kelangkaan di SPBU 64.783.27 Wonodadi, Bupati Kubu Raya Desak Pertamina Pastikan Stok Pertalite "Tersedia dan Ready"

Kalbar.akurat.co — Pemandangan antrean panjang di SPBU Nusa Asia Wonodadi (No. SPBU 64.783.27) kini berganti dengan terpasangnya plang peringatan "BBM Pertalite Habis". Kelangkaan bahan bakar bersubsidi ini disinyalir sebagai dampak langsung dari kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yang kemudian memicu masyarakat beramai-ramai beralih menggunakan Pertalite.

Pantauan di lapangan pada Jumat (12/06) menunjukkan area pengisian Pertalite di SPBU kawasan Wonodadi tersebut tampak lengang. Banyak pengendara mobil dan motor yang terpaksa memutar balik dengan raut wajah kecewa setelah petugas mengonfirmasi kekosongan stok. Tingginya angka migrasi konsumen ini membuat jatah harian SPBU ludes jauh lebih cepat dari biasanya. Di sisi lain, pihak SPBU mengaku sangat kesulitan untuk mendapatkan kuota tambahan dari Pertamina guna menutupi lonjakan permintaan tersebut.

Merespons polemik kelangkaan yang mulai meresahkan warga, Bupati Kubu Raya, Sujiwo, segera memberikan tanggapannya kepada awak media di Kantor Bupati (12/06). Ia menegaskan bahwa sebagai pimpinan daerah, dirinya harus patuh pada hierarki dan keputusan pemerintah pusat, meski dampaknya sangat membebani daerah.

"Pertama, saya ingin menyampaikan bahwasanya konsep berbangsa dan bernegara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika ada keputusan dari pemerintah pusat, sepahit apapun, saya selaku kepala daerah harus saya telan," tegasnya.

Sujiwo secara terbuka menyadari bahwa lonjakan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax memberikan beban berat yang menciptakan efek domino bagi masyarakat. Situasi ini pun diperparah dengan sulitnya mencari stok Pertalite di lapangan.

"Terus Pertalite, ya, ini yang jadi persoalan kan langka. Sehingga pada akhirnya orang mau tidak mau, khususnya kelas menengah, ya belinya Pertamax," tambahnya.

Meski situasi sedang sulit, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkomitmen akan terus mencari solusi terbaik. Bupati meminta masyarakat agar tidak panik dan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah jika menghadapi kendala.

"Mudah-mudahan dampak ini kami pemerintah bisa mengantisipasi, dan mudah-mudahan badai yang sekarang sedang kita hadapi ini segera berlalu. Harapan saya, masyarakat tetap harus tenang dan semangat, dan segala sesuatu yang kira-kira perlu dikomunikasikan, lebih baik dikomunikasikan dengan pemerintah," imbau Sujiwo.

Ia juga memastikan bahwa pemerintah daerah siap hadir dan memberikan dukungan maksimal kepada warganya.

"Sehingga kita bisa back up dan kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberikan solusi-solusi kepada rakyat".

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyoroti betapa pentingnya peran PT Pertamina dan aparat penegak hukum untuk bersinergi menjaga stabilitas rantai pasok energi bersubsidi agar tepat sasaran.

"Memang yang paling utama ya Pertamina, untuk bagaimana kelangkaan Pertalite atau kelangkaan bahan bakar yang lainnya itu tidak terjadi," ucapnya.

Selain pengamanan pasokan, Sujiwo meminta adanya evaluasi ketat terhadap sistem distribusi sekaligus penindakan hukum bagi siapa saja yang melakukan kecurangan di tengah krisis BBM ini.

"Sampai sistem pendistribusiannya, sampai tentang bagaimana terjadinya penyimpangan, menekan dan meminimalisir penyimpangan-penyimpangan, itu aparat penegak hukum".

Sebagai penutup, Bupati Sujiwo melontarkan desakan keras agar Pertamina segera memperketat fungsi pengawasan serta manajemen kuotanya. Hal ini semata-mata demi memastikan hak masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi benar-benar terpenuhi kapan pun dibutuhkan.

"Pertamina sendiri bagaimana melakukan pengawasan supaya ketika masyarakat ingin mengambil opsi menghindari kenaikan harga Pertamax dengan memilih Pertalite, nah, maka Pertalitenya mesti harusnya tersedia dan ready," pungkasnya.