Soroti Anggaran Karhutla Rp60 Miliar, Ketua PC IMM Pontianak Mengaku Diteror Pihak yang Mengatasnamakan Wagub Kalbar

kalbar.akurat.co – Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Pontianak, Muhammad Sher Khan, mengaku menerima telepon dan pesan bernada ancaman setelah organisasinya menyuarakan tuntutan transparansi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.

Saat ditemui pada Jumat (9/10/2026), Sher Khan mengatakan sejumlah orang menghubunginya dan mengaku sebagai perwakilan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan. Mereka disebut keberatan atas pencantuman foto wakil gubernur dalam pamflet seruan konsolidasi PC IMM.

Pamflet bertajuk “Seruan Konsolidasi: Kalbar Belum Merdeka dari Asap” itu mempertanyakan anggaran penanganan karhutla senilai Rp60 miliar. PC IMM mendesak pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan dan realisasi anggaran tersebut.

Berdasarkan tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diperlihatkan Sher Khan, sejumlah pesan masuk pada Selasa (6/10/2026) malam. Pesan tersebut antara lain meminta pamflet dihapus dan mengajak Sher Khan bertemu di Polda Kalimantan Barat.

Salah satu pesan yang ditampilkan berbunyi, “Siap2 anda kami jemput karena sudah memfitnah wagub Kalbar”.

Sher Khan menilai rangkaian pesan dan telepon tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Kebebasan berpendapat telah diatur secara jelas dan tegas dalam konstitusi. Lantas kenapa tindakan pembungkaman seperti ini justru dilakukan oleh pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat Kalimantan Barat?” kata Sher Khan.

Menurut PC IMM, pamflet tersebut turut memuat foto Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, dan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar.

PC IMM menilai karhutla tidak bisa terus ditangani secara reaktif setiap tahun. Mereka mendesak pemerintah memperkuat pencegahan, membuka transparansi anggaran, serta memastikan penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih.

Dalam pernyataan resminya, PC IMM mengajukan sejumlah tuntutan, antara lain pencabutan izin korporasi yang terbukti melanggar, penguatan deteksi dini karhutla, serta keterbukaan Polda Kalbar mengenai proses penegakan hukum terhadap delapan korporasi. Mereka juga mendesak realisasi anggaran penanganan karhutla dan meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk mencegah kebakaran berulang.

PC IMM turut meminta Kapolda Kalbar mundur dari jabatannya jika dinilai tidak mampu mengatasi persoalan karhutla. Mereka juga mengecam segala bentuk intimidasi terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik.

“Kalimantan Barat tidak membutuhkan janji yang berulang, tetapi tindakan nyata, tindakan preventif, serta penegakan hukum tanpa tebang pilih, dan keberanian untuk bertanggung jawab,” tegas Sher Khan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat maupun pihak yang disebut mengirim pesan terkait tuduhan tersebut. Identitas dan keterkaitan pengirim pesan dengan pihak wakil gubernur masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.