OTT PDAM Bengkayang, Eka Berharap Polda Kalbar Bongkar Sampai ke Akar

kalbar.akurat.co – Operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Direktur Utama PDAM Bengkayang dan seorang auditor BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat dinilai tidak cukup hanya dilihat dari temuan uang tunai Rp400 juta.

Praktisi hukum sekaligus Ketua Yayasan/LBH HWCI Kalbar, Eka Nurhayati Ishak, meminta aparat penegak hukum menelusuri secara menyeluruh asal-usul uang, tujuan pemberian, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Saya mendukung Polda Kalbar mengusut perkara ini secara profesional, transparan, dan menyeluruh,” kata Eka saat dihubungi pada Jumat (2/10/2026).

Menurut dia, perkara tersebut menyentuh dua aspek penting, yakni kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perusahaan daerah dan independensi pemeriksaan keuangan negara.

Eka meminta penyidik mengurai secara terang asal-usul uang Rp400 juta, akan diberikan kepada serta perintah siapa, tujuan penggunaannya, serta hubungan antara para pihak yang diamankan.

“Keberadaan uang tersebut tidak boleh langsung disimpulkan sebagai suap sebelum fakta hukumnya terungkap,” tegasnya.

Namun, ia menilai perkara akan memiliki konsekuensi serius apabila alat bukti nantinya menunjukkan adanya pemberian uang untuk memengaruhi hasil pemeriksaan.

“Apabila terbukti ada pemberian uang untuk memengaruhi hasil pemeriksaan, tindakan itu merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” ujarnya.

Eka menegaskan auditor memiliki tanggung jawab untuk menjaga independensi dalam menjalankan pemeriksaan. Pada saat yang sama, pengelola perusahaan daerah juga wajib mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana perusahaan.

Menurut dia, posisi PDAM Bengkayang membuat perkara tersebut memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat karena perusahaan daerah itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih.

“PDAM mengemban tanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. Karena itu, pengelolaan keuangannya harus dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Eka juga meminta pemerintah daerah dan lembaga terkait mengevaluasi tata kelola serta sistem pengawasan internal PDAM Bengkayang. Evaluasi tersebut, kata dia, tetap harus berjalan tanpa mencampuri proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Di tengah proses hukum, ia mengingatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat jangan sampai ikut terganggu.

“Masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang layak sekaligus mengetahui bahwa dana perusahaan dikelola dengan jujur,” katanya.

Eka menekankan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses hukum. Namun, prinsip tersebut tidak boleh menghambat aparat dalam mengungkap perkara berdasarkan alat bukti yang sah.

“Kita menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, asas tersebut tidak mengurangi kewajiban aparat untuk mengusut secara tegas siapa pun yang terbukti terlibat,” ujarnya.

Ia meminta penyidik tidak berhenti pada penemuan uang dalam OTT tersebut, tetapi menelusuri seluruh rangkaian peristiwa dan kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan berdasarkan alat bukti.

“Jangan berhenti pada penemuan uang; ungkap sumber, tujuan, dan seluruh rangkaian peristiwanya. Kepercayaan publik harus dijawab dengan keterbukaan dan penegakan hukum yang adil,” pungkasnya.