Kalbar

Soroti Ketimpangan di Kalbar, PC IMM Pontianak Gelar Diskusi Publik soal Merawat Integrasi di Borneo

Rifqi Al Furqon | 16 November 2026, 22:42 WIB
Soroti Ketimpangan di Kalbar, PC IMM Pontianak Gelar Diskusi Publik soal Merawat Integrasi di Borneo
Pengurus Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Pontianak bersama para narasumber lintas sektor dan ratusan peserta berfoto bersama usai diskusi publik bertajuk "Merawat Integrasi di Borneo: Menjawab Ketimpangan Infrastruktur, Ekonomi dan Pelayanan Publik" di Aming Coffee, Jalan Putri Candramidi, Pontianak, Senin (16/11/2026) sore. Forum strategis ini mempertemukan perspektif pemerintah, tokoh adat, dan kaum muda guna mengawal pemerataan pembangunan serta akses pelayanan publik hingga ke wilayah pedalaman Kalimantan Barat.

Kalbar.Akurat.co - PONTIANAK – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Pontianak menggelar diskusi publik bertajuk "Merawat Integrasi di Borneo: Menjawab Ketimpangan Infrastruktur, Ekonomi dan Pelayanan Publik". Kegiatan tersebut berlangsung di Aming Coffee, Jalan Putri Candramidi, Kota Pontianak, pada Senin sore (16/11/2026).

Diskusi yang dihadiri ratusan mahasiswa dan aktivis kepemudaan ini menghadirkan tiga narasumber lintas sektor. Mereka adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak Ir. R.M. Nasir, M.T., Wakil Ketua I Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak Alex Sandra Djaoeng, S.H., serta Ketua Kaum Muda Kapuas Raya (Kamus Raya) Shirat Nurwandi, S.H.

Dalam forum tersebut, perdebatan hangat mengemuka terkait kontras antara capaian data pembangunan di wilayah perkotaan dengan realitas ketimpangan struktural di tingkat provinsi hingga daerah pedalaman Kalimantan Barat.

Ketua Bidang Kajian Pengembangan Keilmuan (KPK) PC IMM Pontianak, Ridwan Apriliyanto, menegaskan bahwa diskusi ini lahir dari kegelisahan mahasiswa melihat dinamika pembangunan di Kalimantan Barat yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh rasa keadilan masyarakat secara merata.

"Kami melihat merawat integrasi di tanah Borneo tidak cukup hanya dengan narasi atau slogan persatuan. Ketimpangan infrastruktur, belum meratanya kue ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam kita sendiri, hingga akses pelayanan publik di pedalaman yang masih mahal dan sulit adalah persoalan nyata yang harus dijawab bersama," ujar Ridwan Apriliyanto disela-sela kegiatan.

Ridwan menambahkan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk terus mengawal kebijakan publik agar tidak hanya berpihak pada wilayah perkotaan atau pemodal besar semata.

"Melalui forum ini, kami mempertemukan perspektif pemerintah, tokoh adat, dan kaum muda agar ada titik temu solusi. IMM Pontianak berkomitmen untuk terus menjadi penjaga nalar kritis dan memastikan aspirasi masyarakat dari pesisir hingga pedalaman Kapuas Raya benar-benar didengar oleh para pemangku kebijakan," tegasnya.

Soroti Hilirisasi hingga Akses Pedalaman

Dalam sesi pemaparan, Kepala Kesbangpol Kota Pontianak, R.M. Nasir, memaparkan bahwa secara statistik berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), infrastruktur dasar di Kota Pontianak seperti cakupan listrik, layanan PDAM, dan kondisi jalan mantap sudah berada di atas angka 80 hingga 90 persen. Menurutnya, perbedaan pertumbuhan antarwilayah di kota lebih dipengaruhi oleh perhitungan investasi sektor swasta dan kondisi geografis seperti lahan gambut.

Namun, pandangan berbeda disampaikan Wakil Ketua I DAD Kota Pontianak, Alex Sandra Djaoeng. Ia menyoroti ketimpangan ekstraktif di mana kekayaan alam Kalbar seperti bauksit, emas, sawit, dan tanah liat (clay) dikeruk, namun proses pengolahannya justru dibawa ke luar pulau sehingga daerah tidak mendapatkan nilai tambah industri maupun pajak yang adil. Ia juga mengkritisi persoalan banjir akibat buruknya drainase kota, kemacetan, hingga perlunya percepatan pembangunan Jembatan Kapuas 3.

Sementara itu, Ketua Kaum Muda Kapuas Raya, Shirat Nurwandi, menekankan bahwa integrasi di Borneo akan rapuh jika pembangunan hanya rapi di atas kertas. Ia mencontohkan masyarakat di pedalaman seperti wilayah Ujung Melawi yang masih kesulitan akses jalan dan telekomunikasi, bahkan harus merogoh kocek hingga Rp1 juta untuk perjalanan pulang-pergi menuju ibu kota kecamatan.

"Program dan pelayanan publik dari pemerintah bukanlah bentuk kemurahan hati atau sedekah pejabat, melainkan hak konstitusional rakyat yang wajib dipenuhi dan ditagih," pungkas Shirat di hadapan peserta diskusi.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.