Perkuat Ketahanan Masyarakat Sintang Terhadap Gender dan Adaptif Terhadap Perubahan Iklim, Gemawan Buka Dialog Multipihak

Kalbar.akurat.co – GEMAWAN menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Memperkuat Ketahanan Masyarakat Melalui Pembangunan yang Responsif Gender dan Adaptif terhadap Perubahan Iklim di Sintang”. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sintang, organisasi non-pemerintah (NGO), serta kelompok tani perempuan dari berbagai desa.

FGD yang berlangsung di Aula Botani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Sintang pada Kamis (11/6/2026) tersebut menghadirkan tiga narasumber dari instansi berbeda, yakni Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas TPH Kabupaten Sintang.

Dalam pemaparannya, DKBP3A membahas tema “Situasi Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Krisis Iklim”. Sementara itu, Bappeda menyampaikan materi mengenai “Kebijakan dan Sistem Informasi Iklim: Sejauh Mana Menjangkau Perempuan”. Adapun Dinas TPH mengangkat topik “Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Iklim: Memperkuat Peran Perempuan Petani dalam Kebijakan Pertanian yang Responsif Gender”.

Melalui forum ini, GEMAWAN berupaya menjadi jembatan dialog antara masyarakat, NGO, dan pemerintah daerah guna membahas berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan sektor pertanian di tengah tantangan perubahan iklim. Diskusi tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan petani di Kabupaten Sintang.

Apresiasi terhadap kegiatan ini juga disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sintang. Dalam sambutannya, ia menyoroti berbagai tantangan lingkungan yang saat ini dihadapi dunia.

“Ada tiga tantangan eksistensial global yang saling berkaitan dan mempercepat kerusakan lingkungan, yaitu perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati,” ujarnya.

Pada sesi diskusi, salah satu perwakilan kelompok tani perempuan menyampaikan kendala yang mereka hadapi terkait akses sarana produksi pertanian.

“Apakah kelompok tani dapat mengajukan bantuan bibit atau pupuk kepada pemerintah? Saat ini rockwool dan kebutuhan hidroponik cukup sulit diperoleh, sementara harganya terus meningkat,” ujar Persinah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas TPH Kabupaten Sintang, Martin, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pemerintah harus melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan.

“Bantuan pemerintah tidak dapat diberikan secara instan karena kelompok tani harus memenuhi ketentuan administrasi, termasuk pengajuan proposal. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan bantuan. Di sisi lain, ketergantungan terhadap pupuk impor turut memengaruhi tingginya harga pupuk di pasaran,” jelasnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi diskusi kelompok terarah (FGD) yang menjadi ruang bertukar informasi sekaligus membangun jejaring antara masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui forum ini, peserta memperoleh informasi mengenai berbagai program pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung dan mengoptimalkan kegiatan kelompok tani di masa mendatang.