IMM IAIN Pontianak Soroti Tata Kelola dan Sistem Birokrasi BGN dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

kalbar.akurat.co – Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) IAIN Pontianak, Fiky Fa Dedy, menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola dan sistem birokrasi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pandangan tersebut disampaikan saat menjadi salah satu pemantik dalam diskusi bertajuk "Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis: Solusi Gizi Nasional atau Tantangan Baru APBN?" yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FEBI IAIN Pontianak di Rumangsa, Kamis (9/7).

Dalam pemaparannya, Fiky menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat. Namun demikian, menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan juga ditentukan oleh kualitas tata kelola dan sistem birokrasi yang menjalankannya.

"Program ini memiliki tujuan yang sangat baik, tetapi masih terdapat berbagai aspek tata kelola yang perlu dievaluasi. Sistem birokrasi Badan Gizi Nasional harus dibangun lebih terstruktur, terorganisir, serta memiliki mekanisme koordinasi yang jelas agar implementasi program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran," ujar Fiky.

Ia menjelaskan bahwa birokrasi yang efektif menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi manfaat program dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, kompleksitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis menuntut adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, hingga pelaksana di tingkat lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun hambatan administratif.

Selain itu, Fiky juga menyoroti pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik setiap daerah. Ia menilai kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur, serta tingkat akses layanan kesehatan di masing-masing wilayah menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program, sehingga indikator keberhasilannya tidak dapat disamaratakan.

Lebih lanjut, Fiky menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam menekan angka stunting di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat.

"Dalam penanganan stunting di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, Badan Gizi Nasional bersama pemerintah daerah harus membangun sinergi yang kuat dengan masyarakat. Penurunan angka stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam mengawal setiap proses pelaksanaannya," tegasnya.

Melalui forum diskusi tersebut, Fiky berharap berbagai masukan dari kalangan akademisi dan organisasi kemahasiswaan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Ia meyakini bahwa birokrasi yang profesional, transparan, dan terintegrasi akan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program, sekaligus mempercepat upaya mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan bebas dari stunting.