Kalbar

LBH HWCI Kalbar Soroti Dugaan Permintaan RM100 Ribu per Orang terhadap 31 WNA

Unggul Ali Sadewo | 18 November 2026, 15:52 WIB
LBH HWCI Kalbar Soroti Dugaan Permintaan RM100 Ribu per Orang terhadap 31 WNA
Ketua Lembaga Bantuan Hukum Humanity Women Children Indonesia (LBH HWCI) Kalimantan Barat, Eka Nurhayati Ishak, saat memberikan pendampingan dan berdialog langsung dengan sejumlah warga negara asing (WNA) di Rutan Kelas IIA Pontianak. LBH HWCI Kalbar menyoroti dugaan permintaan uang sebesar RM100.000 per orang terhadap 31 WNA, ketidakjelasan status penahanan, hingga persoalan penguasaan barang pribadi tanpa prosedur yang jelas dalam proses penanganan perkara keimigrasian tersebut.

Kalbar.Akurat.Co- PONTIANAK — Dugaan permintaan uang sebesar RM100.000 per orang terhadap 31 warga negara asing (WNA), ketidakjelasan status penahanan, hingga persoalan pengembalian barang pribadi menjadi sorotan Lembaga Bantuan Hukum Humanity Women Children Indonesia (LBH HWCI) Kalimantan Barat.

Ketua HWCI Kalimantan Barat, Eka Nurhayati Ishak, saat ditemui Selasa (17/11/2026), mengatakan pihaknya meminta kejelasan atas sejumlah persoalan tersebut, termasuk dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penanganan para WNA.

Eka menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghalangi proses penegakan hukum keimigrasian maupun penyidikan dugaan tindak pidana penipuan daring. Namun, proses hukum harus berjalan sesuai prosedur dan tidak mengabaikan hak-hak orang yang sedang berhadapan dengan hukum.

“Kami tidak menghalangi proses penegakan hukum. Jika memang ada pelanggaran hukum dan didukung alat bukti yang sah, silakan diproses sesuai ketentuan. Tetapi, penegakan hukum juga harus dilakukan secara profesional dan transparan. Jangan sampai ada tindakan di luar prosedur, termasuk dugaan permintaan uang sebesar RM100.000 per orang,” ujar Eka.

Menurutnya, persoalan penguasaan barang pribadi tanpa kejelasan prosedur serta status penahanan 31 WNA juga perlu mendapatkan penjelasan. Setiap tindakan yang dilakukan aparat harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penegakan hukum tidak boleh menjadi alasan untuk menguasai barang pribadi tanpa prosedur, meminta uang di luar mekanisme resmi, ataupun melakukan tindakan intimidatif. Hak-hak mereka tetap harus dihormati meskipun sedang menjalani proses hukum,” katanya.

Eka meminta Kantor Imigrasi Pontianak tidak menganggap pengaduan yang disampaikan pihaknya sekadar urusan administrasi surat-menyurat. Ia berharap setiap poin yang dilaporkan diperiksa dan diberikan penjelasan secara terbuka.

Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana, LBH HWCI Kalbar meminta agar persoalan tersebut diteruskan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Pihaknya juga mempertimbangkan menempuh mekanisme pengaduan administratif, pengawasan eksternal, hingga upaya hukum lainnya apabila hak-hak 31 WNA yang didampingi tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

“Kami berharap Kantor Imigrasi Pontianak bisa memberikan penjelasan secara transparan dan menindaklanjuti persoalan ini. Hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Kewenangan negara harus dijalankan dengan tanggung jawab dan hak asasi manusia tetap harus dihormati,” tutup Eka.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.