Pemadaman Listrik Berulang di Kalimantan Barat Mencerminkan Perlunya Evaluasi Menyeluruh atas Kendala Sistem Kelistrikan

Pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di berbagai wilayah Kalimantan Barat bukan lagi dapat dipandang sebagai gangguan teknis biasa. Ketika listrik padam selama berjam-jam dan terjadi di banyak daerah secara bersamaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelanggan rumah tangga, tetapi juga oleh pelaku UMKM, sektor kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Dalam perspektif pelayanan publik, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penyedia tenaga listrik berkewajiban menyediakan tenaga listrik secara andal, aman, dan berkelanjutan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Hingga pernyataan ini disampaikan, belum terdapat penjelasan resmi yang memadai dari PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik yang terjadi di berbagai wilayah Kalimantan Barat, termasuk estimasi waktu pemulihan dan langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa. Ketiadaan informasi yang jelas justru memperbesar ketidakpastian di tengah masyarakat, memicu spekulasi, dan menunjukkan pentingnya komunikasi krisis yang lebih cepat, transparan, serta akuntabel dari penyelenggara layanan publik.

Secara ilmiah, keandalan sistem kelistrikan diukur melalui indikator seperti SAIDI (System Average Interruption Duration Index) dan SAIFI (System Average Interruption Frequency Index), yang menggambarkan rata-rata durasi dan frekuensi gangguan listrik yang dialami pelanggan. Gangguan yang berulang serta berdurasi panjang merupakan indikator menurunnya keandalan sistem distribusi maupun pembangkitan dan menjadi dasar penting untuk melakukan evaluasi teknis secara menyeluruh.

Dari sisi ekonomi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemadaman listrik menimbulkan biaya ekonomi (cost of outage) yang tidak kecil. Produktivitas usaha menurun, bahan pangan berisiko rusak, aktivitas perdagangan terganggu, biaya operasional meningkat karena penggunaan genset, serta kualitas pelayanan publik ikut terdampak. Kerugian tersebut pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat.

Oleh karena itu, kami mendesak PLN agar:

1. Menyampaikan informasi penyebab gangguan secara terbuka, rinci, dan mudah dipahami masyarakat.

2. Memublikasikan langkah pemulihan serta strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Barat.

3. Memastikan hak-hak pelanggan dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mekanisme kompensasi apabila persyaratannya terpenuhi.

4. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi guna mencegah terulangnya pemadaman berskala besar.

Kepercayaan publik tidak dibangun melalui permintaan maaf semata, melainkan melalui transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan menghadirkan pelayanan yang andal. Masyarakat Kalimantan Barat berhak memperoleh kepastian bahwa peristiwa seperti ini tidak akan terus berulang.

Listrik bukan sekadar komoditas. Listrik adalah fondasi kehidupan sosial, pendidikan, pelayanan kesehatan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, setiap gangguan yang berdampak luas harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan secara serius, bukan sekadar penanganan sementara.