DPD IMM Kalbar Soroti Kenaikan BBM dan Pelemahan Rupiah, Desak Pemerintah Buka Ruang Dialog

Pontianak – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Barat menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai semakin membebani masyarakat. IMM menilai dua persoalan tersebut bukan sekadar isu ekonomi, melainkan persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD IMM Kalimantan Barat, Muhammad Rizal Amrullah, mengatakan kenaikan harga BBM akan memicu efek berantai terhadap berbagai sektor. Menurutnya, meningkatnya biaya bahan bakar akan berdampak pada naiknya ongkos distribusi barang, yang kemudian berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, dan telur.

"Kenaikan harga BBM bukan sekadar urusan di SPBU. Dampaknya merambat ke berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, hingga keberlangsungan usaha mikro dan kecil. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Selain persoalan BBM, IMM Kalbar juga menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang disebut telah menembus Rp17.804 per dolar Amerika Serikat. Menurut Rizal, kondisi tersebut akan meningkatkan harga barang impor, termasuk gandum, kedelai, bahan baku industri, serta suku cadang mesin yang pada akhirnya dapat memicu inflasi.

Ia juga menilai pelemahan rupiah akan berdampak pada meningkatnya beban utang luar negeri pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN), sekaligus membuat investor lebih berhati-hati untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Akibatnya, penciptaan lapangan kerja baru menjadi semakin lambat dan generasi muda, khususnya para lulusan baru, akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memperoleh pekerjaan yang layak," katanya.

IMM Kalbar menilai terdapat paradoks dalam kondisi tersebut. Meski pelemahan rupiah secara teori dapat meningkatkan keuntungan sektor ekspor seperti sawit dan karet, para petani di Kalimantan Barat disebut belum merasakan manfaat yang signifikan. Hal itu disebabkan oleh berbagai persoalan, mulai dari harga tandan buah segar (TBS) yang dipengaruhi tengkulak, meningkatnya harga pupuk impor, hingga persoalan infrastruktur yang belum memadai.

Lebih lanjut, IMM Kalbar menyebut kenaikan BBM dan pelemahan rupiah merupakan gejala dari persoalan struktural yang lebih mendasar. Organisasi tersebut menyoroti adanya krisis kepercayaan terhadap kebijakan publik, ketimpangan sosial, serta minimnya peluang ekonomi bagi generasi muda.

Untuk itu, DPD IMM Kalimantan Barat mendorong pemerintah agar membuka ruang dialog yang lebih luas dalam proses perumusan kebijakan. IMM meminta agar kelompok masyarakat seperti serikat buruh, petani, mahasiswa, dan pemuda dilibatkan secara aktif sebelum kebijakan strategis ditetapkan.

"Negara yang kuat bukan diukur dari cadangan devisa saja. Tapi dari seberapa kuat rakyat kecilnya bertahan saat badai datang. Jangan sampai Indonesia Emas 2045 hanya jadi emas di PowerPoint, sementara rakyatnya tetap hidup di zaman tembaga.," tutup Rizal.