Kalbar

Dayak Besar Borneo Bersatu Nilai Pemanggilan Panglima Jilah ke Istana Keliru

Tim Redaksi | 11 September 2026, 21:06 WIB
Dayak Besar Borneo Bersatu Nilai Pemanggilan Panglima Jilah ke Istana Keliru
Dayak Besar Borneo Bersatu Nilai Pemanggilan Panglima Jilah ke Istana Keliru - Ist

kalbar.akurat.co - Pimpinan Pusat Dayak Besar Borneo Bersatu menilai langkah Presiden Prabowo Subianto memanggil Pemimpin Tertinggi Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Panglima Jilah ke Istana Merdeka sebagai tindakan yang keliru dalam menyikapi maraknya pengibaran Bendera Dayak Besar di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Dayak Besar Borneo Bersatu Rusliyadi saat ditemui di Pontianak, Jumat, 11 September 2026, menilai pemanggilan tersebut tidak menyentuh persoalan utama yang melatarbelakangi munculnya berbagai aksi dan ekspresi masyarakat di sejumlah daerah.

Menurut dia, fenomena pengibaran Bendera Dayak Besar tidak dapat dipandang sebagai persoalan sektoral yang dapat diselesaikan hanya melalui komunikasi dengan satu atau dua tokoh adat.

"Langkah Presiden Prabowo memanggil Panglima Jilah ke Istana untuk meredam tensi di Kalimantan Barat adalah keputusan yang keliru. Fenomena pengibaran Bendera Dayak Besar belakangan ini terjadi secara spontan dari berbagai kalangan masyarakat. Ini adalah murni jeritan hati rakyat bawah yang menuntut keadilan hakiki, bukan gerakan yang digerakkan oleh satu komando organisasi atau tokoh tertentu," tegas Rusliyadi.

Ia mengatakan munculnya aksi tersebut, menurut organisasinya, merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan, mulai dari ketimpangan pembangunan, kondisi infrastruktur, hingga persoalan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan.

Rusliyadi menyebut terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat, salah satunya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, terutama kondisi jalan dan fasilitas publik di kawasan pedalaman dan perbatasan.

Selain itu, pihaknya meminta adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat, termasuk peladang tradisional yang menurut dia masih menghadapi persoalan hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Persoalan masyarakat Kalimantan tidak cukup diselesaikan dengan konsolidasi elite. Pemerintah harus melihat langsung persoalan di lapangan, terutama terkait infrastruktur, perlindungan masyarakat adat, serta pemerataan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam," katanya.

Ia juga menyoroti persoalan pemerataan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, kekayaan alam yang berasal dari Kalimantan Barat harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

Dayak Besar Borneo Bersatu juga menilai pengibaran Bendera Dayak Besar yang dilakukan berdampingan atau di bawah Bendera Merah Putih merupakan bentuk ekspresi kritis masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena itu, Rusliyadi meminta pemerintah tidak serta-merta mengartikan fenomena tersebut sebagai gerakan yang mengarah pada makar, melainkan melihat aspirasi dan persoalan sosial yang melatarbelakanginya.

Pihaknya mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah konkret untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat Kalimantan, khususnya menyangkut keadilan pembangunan, perlindungan masyarakat adat, serta pemerataan ekonomi.

"Jangan sampai pemerintah hanya melihat simbol yang muncul di permukaan, tetapi mengabaikan suara masyarakat yang berada di baliknya. Yang dibutuhkan masyarakat adalah langkah nyata dan kebijakan yang menyentuh akar persoalan," ujar Rusliyadi.

Menurut dia, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan dialog yang lebih luas dengan masyarakat di daerah, sehingga kebijakan pemerintah pusat dapat merespons kebutuhan masyarakat secara langsung dan tidak berhenti pada konsolidasi sejumlah tokoh di tingkat elite.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.