Siapa yang Berwenang Memberikan Gelar Pahlawan Nasional?

kalbar.akurat.co - Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada seseorang bukanlah keputusan yang dapat ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah daerah, organisasi, maupun kelompok masyarakat. Penghargaan tertinggi negara tersebut memiliki mekanisme dan tahapan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, kewenangan menetapkan gelar Pahlawan Nasional berada di tangan Presiden Republik Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Dalam aturan tersebut, pemberian gelar ditetapkan melalui Keputusan Presiden setelah melalui proses pengusulan, penelitian, pengkajian, serta pertimbangan dari lembaga yang berwenang. Artinya, meskipun masyarakat dapat mengusulkan seseorang menjadi Pahlawan Nasional, keputusan akhirnya tetap menjadi kewenangan Presiden.

Presiden Menetapkan, Dewan Gelar Memberikan Pertimbangan

Dalam proses pemberian gelar Pahlawan Nasional, terdapat lembaga khusus bernama Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Dewan GTK).

Dewan ini bertugas membantu Presiden dengan meneliti, membahas, dan memverifikasi setiap usulan yang masuk. Selain itu, Dewan GTK juga memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai kelayakan calon penerima gelar.

Dengan demikian, Dewan GTK bukan pihak yang menetapkan gelar Pahlawan Nasional. Perannya adalah memastikan setiap calon telah melalui proses penilaian dan memenuhi ketentuan sebelum rekomendasi disampaikan kepada Presiden.

Ketentuan mengenai tugas Dewan GTK tersebut tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.

Masyarakat Bisa Mengusulkan Calon Pahlawan Nasional

Menariknya, pengusulan gelar Pahlawan Nasional tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah. Masyarakat umum juga memiliki kesempatan untuk mengajukan nama tokoh yang dinilai berjasa bagi bangsa dan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, usulan dapat diajukan oleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, organisasi, maupun kelompok masyarakat.

Namun, pengajuan tersebut harus mengikuti prosedur berjenjang. Usulan disampaikan melalui bupati atau wali kota maupun gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Di tingkat daerah, proses penelitian dan pengkajian dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Tim ini melibatkan unsur praktisi, akademisi, pakar, sejarawan, serta instansi terkait.

Apabila dinilai memenuhi persyaratan, usulan diteruskan ke tingkat pusat untuk menjalani penelitian dan pengkajian lebih lanjut oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).