Leo Kumbang Soroti Ketimpangan Penanganan Kasus di Ketapang, Laporan Kelompok Tani Disebut Mengendap

Ketapang- Penanganan dugaan kasus pengeroyokan yang terjadi di Desa Merimbang Jaya, Kabupaten Ketapang, menuai sorotan. Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Bala Saribu, Leo Kumbang, mempertanyakan profesionalitas dan konsistensi aparat penegak hukum setelah laporan dari pihak kelompok tani yang disebut lebih dahulu masuk justru belum menunjukkan perkembangan yang jelas.

Leo yang mendampingi kelompok tani tersebut mengungkapkan, persoalan bermula dari dugaan provokasi yang melibatkan sekitar 200 orang massa. Situasi itu disebut memicu ketegangan hingga terjadi kontak fisik antara kedua belah pihak yang berujung pada aksi baku hantam.

Menurut Leo, peristiwa tersebut tidak bisa dilepaskan dari dugaan provokasi dan ancaman yang sebelumnya terjadi. Ia menyebut adanya ajakan perang yang dikaitkan dengan penggunaan cap basah resmi pemerintah desa. Hal ini, menurutnya, perlu diklarifikasi karena berpotensi menyeret nama institusi pemerintahan desa dalam konflik antarmasyarakat.

Meski terjadi kontak fisik, Leo menilai luka yang ditimbulkan tidak masuk dalam kategori membahayakan. Karena itu, ia berpandangan persoalan tersebut seharusnya masih dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan.

“Menurut kami, persoalan seperti ini semestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan sampai konflik antarmasyarakat semakin membesar karena tidak ada upaya penyelesaian yang mengedepankan musyawarah,” ungkap Leo. Namun, persoalan yang lebih disoroti Leo justru menyangkut proses penegakan hukum setelah kedua belah pihak menempuh jalur laporan.

Laporan Lebih Dahulu Masuk, Justru Belum Jelas Perkembangannya

Leo mengaku heran terhadap perbedaan perkembangan penanganan laporan dari kedua belah pihak. Ia menyebut laporan kelompok tani yang didampinginya telah lebih dahulu disampaikan kepada aparat penegak hukum, tetapi hingga kini belum memperoleh kejelasan yang memadai.

Sebaliknya, laporan dari pihak yang menurut Leo diduga melakukan provokasi justru disebut telah diproses dalam waktu kurang dari dua/ tiga minggu. Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan serius: apakah seluruh laporan masyarakat mendapatkan perhatian dan prioritas penanganan yang setara?

Bagi Leo, persoalannya bukan sekadar cepat atau lambatnya sebuah laporan diproses. Lebih dari itu, aparat harus mampu menjelaskan dasar penanganan setiap laporan agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap para pihak yang sedang berhadapan dengan hukum.

“Laporan kami masuk lebih dahulu, tetapi justru seperti mengendap dan tidak dihiraukan. Sementara laporan dari pihak yang kami nilai melakukan provokasi malah diproses dalam waktu kurang dari seminggu. Ini yang menjadi pertanyaan kami,” tegasnya.

Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya terlihat ketika satu pihak melapor, tetapi juga harus memberikan perhatian yang sama terhadap laporan dari pihak lainnya. Jika kondisi tersebut dibiarkan tanpa penjelasan, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum semakin tergerus.

Jangan Biarkan Konflik Sosial Berkembang

Leo menegaskan, kehadiran Bala Saribu dalam mendampingi kelompok tani merupakan upaya menjaga marwah petani dan masyarakat agar tidak merasa terintimidasi maupun kehilangan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Ia juga meminta agar dugaan provokasi yang melibatkan massa dalam jumlah besar serta penggunaan nama atau cap resmi pemerintah desa mendapat perhatian dan klarifikasi dari pihak terkait.

Menurutnya, pemerintah desa harus memastikan bahwa atribut maupun dokumen resmi pemerintahan tidak digunakan untuk memperkeruh persoalan sosial di tengah masyarakat.

Bala Saribu berharap aparat penegak hukum segera memberikan kejelasan atas seluruh laporan yang telah masuk, termasuk menjelaskan alasan perbedaan perkembangan penanganan perkara dari kedua belah pihak.

Sebab, kepastian hukum bukan hanya tentang memproses pihak yang dilaporkan, tetapi juga memastikan setiap warga yang mencari keadilan memperoleh hak dan perlakuan yang sama.