Bawaslu Kubu Raya Ajak Masyarakat Kenali Pelanggaran Pemilu dan Cara Melaporkannya

Kalbar.akurat.co – Pengawasan pemilihan umum tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Masyarakat perlu memahami bentuk pelanggaran pemilu dan mengetahui cara melaporkannya ketika menemukan dugaan pelanggaran.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Pasca Pemilu dan Pemilihan bertema “Kenali Pelanggaran Pemilihan Umum dan Cara Melaporkannya” yang digelar Bawaslu Kabupaten Kubu Raya di Aula Kantor Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Rabu (11/11/2026).

Ketua Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, Encep Endan, mengatakan pengawasan pemilu tidak bisa hanya mengandalkan jajaran Bawaslu. Peran aktif masyarakat diperlukan untuk membantu mencegah dan menemukan dugaan pelanggaran di lingkungan masing-masing.

“Pengawasan pemilu membutuhkan keterlibatan masyarakat. Ketika menemukan dugaan pelanggaran, masyarakat jangan ragu untuk menyampaikannya kepada Bawaslu,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kubu Raya, Yance Christy, menjelaskan masyarakat perlu memahami jenis-jenis pelanggaran pemilu sekaligus mekanisme pelaporannya agar laporan yang disampaikan dapat diproses sesuai ketentuan.

“Penting bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja yang termasuk pelanggaran pemilu, bagaimana cara melaporkannya, serta bukti apa yang perlu disiapkan agar dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti sesuai aturan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (POLDAGRI) dan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kubu Raya, Kingkin Apriliando, turut menyampaikan materi mengenai bentuk-bentuk pengawasan partisipatif oleh masyarakat berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023.

Ia menjelaskan, pengawasan partisipatif merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemilu, mulai dari meningkatkan kesadaran terhadap tahapan pemilu, melakukan pemantauan, menyampaikan informasi awal, hingga melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu.

Melalui pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi, tetapi ikut mengambil bagian dalam menjaga integritas pemilu dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran melalui saluran resmi Bawaslu.