Norsan Pacu Terobosan Daerah, Seluruh Kabupaten/Kota di Kalbar Dibidik Naik Kelas Pada 2027

kalbar.akurat.co – Pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat didorong untuk semakin aktif melahirkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya tersebut menjadi bagian dari target Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar seluruh daerah mampu meningkatkan kategori Indeks Inovasi Daerah pada 2027.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan peningkatan kapasitas inovasi harus menjadi agenda bersama seluruh pemerintah daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Kalbar melalui BAPPERIDA akan memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada kabupaten/kota.

Pernyataan itu disampaikan Norsan dalam kegiatan GELORA (Gelar Orientasi dan Apresiasi) Inovasi Kalimantan Barat 2026 yang berlangsung di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (11/11/2026).

Ia menyebutkan, Kalimantan Barat saat ini memperoleh kesempatan mewakili regional Kalimantan dalam Presentasi Kepala Daerah pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu capaian yang perlu diikuti dengan peningkatan kualitas inovasi di berbagai sektor pemerintahan.

Norsan menjelaskan, penilaian Indeks Inovasi Daerah tidak hanya melihat jumlah terobosan yang dibuat, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan serta mutu inovasi yang diterapkan.

Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, sejumlah capaian telah berhasil diraih Pemprov Kalbar. Di antaranya penetapan APBD tepat waktu, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta nilai akuntabilitas kinerja sebesar 72,16 dengan predikat BB.

Perkembangan juga terlihat pada sejumlah indikator ekonomi dan sosial. Pendapatan per kapita masyarakat Kalbar tercatat mencapai Rp56,98 juta pada 2025. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2026 berada di angka 5,24 persen dan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 sebesar 4,87 persen.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 juga tercatat sebesar 5,78 persen. Adapun realisasi investasi PMDN mengalami kenaikan 10,70 persen, dari Rp15,42 triliun pada 2024 menjadi Rp17,07 triliun pada 2025.

Peningkatan investasi tersebut turut diikuti pertambahan jumlah proyek, dari 13.637 menjadi 21.545 proyek. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat pada 2026 mencapai 72,95.

Kendati demikian, Norsan menilai capaian pembangunan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan inovasi pemerintahan. Pasalnya, Kalbar masih menyandang predikat Inovatif sehingga membutuhkan kerja lebih maksimal untuk mencapai kategori Sangat Inovatif.

Ia mengingatkan agar inovasi tidak hanya dijadikan sebagai persyaratan administratif untuk mengikuti penilaian maupun memperoleh penghargaan.

“Inovasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi atau sekadar mengejar penghargaan. Inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Norsan.

Sebagai langkah penguatan, Pemprov Kalbar turut mendorong penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID). Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual dan apresiasi bagi pihak-pihak yang menghasilkan inovasi.

Norsan secara khusus meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki target pengembangan inovasi yang jelas. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu menghasilkan sedikitnya dua hingga tiga inovasi dalam setahun, dengan prioritas pada sektor pelayanan dasar.

Menurutnya, berbagai terobosan tersebut harus berorientasi pada hasil yang terukur, mulai dari peningkatan mutu pelayanan publik, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan perekonomian hingga pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Ia juga meminta para bupati dan wali kota memberikan perhatian serius terhadap pengembangan inovasi di wilayah masing-masing. Dukungan kepala daerah dinilai menjadi faktor penting dalam membangun lingkungan pemerintahan yang kreatif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Norsan optimistis target peningkatan predikat seluruh kabupaten/kota dapat diwujudkan apabila didukung komitmen dan kerja sama lintas sektor. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menerapkan pendekatan Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, serta media massa.

Baginya, keberhasilan sebuah inovasi bukan ditentukan oleh seberapa banyak program yang diluncurkan, melainkan seberapa besar perubahan positif yang dihasilkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.