Aliansi Masyarakat Kalbar Menggugat Ajak Warga Hormati Hukum Adat dan Jaga Kerukunan

Pontianak — Perwakilan Aliansi Masyarakat Kalbar Menggugat, Rusliadi, mengajak seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat untuk tetap tenang dan menghormati setiap proses hukum yang sedang ditempuh terkait persoalan yang terjadi belakangan ini.

Rusliadi menegaskan, sebagai warga negara Indonesia, masyarakat harus menghormati proses hukum yang berjalan serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berpotensi memecah hubungan harmonis antarmasyarakat yang selama ini telah terbangun di Kalimantan Barat.

"Seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat kami ajak untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Jangan sampai ada isu-isu yang mengindikasikan ingin memecah belah hubungan yang sudah lama kita bangun bersama," ujar Rusliadi, perwakilan Aliansi Masyarakat Kalbar Menggugat.

Menurut Rusliadi, situasi yang terjadi saat ini seharusnya dapat dijadikan momentum untuk memperkuat dialog antarelemen masyarakat. Perbedaan identitas, budaya, maupun keyakinan harus tetap dihormati demi menjaga kedamaian dan kerukunan di Kalimantan Barat.

Prosesi Adat Tidak Dimaksudkan Menyinggung Pihak Tertentu

Rusliadi juga menanggapi adanya sorotan terhadap prosesi adat, termasuk pemotongan babi yang dilakukan di lingkungan Gedung DPRD.

Ia menegaskan, prosesi tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kearifan lokal masyarakat Dayak serta tidak dimaksudkan untuk menyinggung atau merendahkan pihak tertentu.

"Kalau misalnya dengan adanya prosesi adat, proses pemotongan babi di Gedung DPRD, ada menyinggung salah satu pihak, padahal prinsipnya tidak ada maksud untuk menyinggung siapa pun. Karena memang itu bentuk daripada kearifan lokal," katanya.

Ia menjelaskan, praktik adat tersebut merupakan bagian dari budaya masyarakat Dayak yang juga dijalankan di berbagai wilayah Kalimantan Barat, seperti Landak, Ketapang, Kapuas Hulu, dan Sintang.

Perjuangkan Perlindungan Hukum bagi Peladang

Lebih lanjut, Rusliadi mengatakan perjuangan utama yang dilakukan adalah memastikan para peladang memperoleh perlindungan hukum. Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah Perda Nomor 1 Tahun 2022.

Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut merupakan hasil perjuangan bersama masyarakat. Ia menyebut Gubernur Kalimantan Barat dan Ketua DPRD Kalbar telah sepakat untuk mempertahankan regulasi tersebut agar tidak dicabut.

"Tujuan kita bersama adalah agar peladang ini mendapat perlindungan. Perlindungannya itu melalui sebuah regulasi yaitu adanya Perda Nomor 1 Tahun 2022," ujar Rusliadi.

Ia menegaskan, aktivitas berladang di Kalimantan Barat bukan hanya dilakukan masyarakat Dayak, tetapi juga masyarakat dari berbagai suku lainnya.

Karena itu, Rusliadi berharap perjuangan tersebut tidak dipandang sebagai kepentingan satu kelompok saja. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan regulasi perlindungan bagi peladang merupakan kemenangan bersama seluruh peladang dan masyarakat Kalimantan Barat.

"Kita memperjuangkan agar para peladang ini mendapatkan payung hukum, mendapatkan perlindungan hukum. Saya yakin dan percaya, karena yang berladang di Kalimantan Barat ini beragam, bukan hanya orang Dayak, tetapi ada suku lainnya juga," katanya.

Rusliadi pun kembali mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta tidak terpengaruh provokasi.

"Pada prinsipnya kita saling menghargai, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung," pungkasnya.