GMKD Gelar Aksi, Soroti Karhutla dan Dugaan Kader Nasdem Terseret Narkotika–TPPU

kalbarakurat.co-Gerakan Mahasiswa Kritis Demokrasi (GMKD) mendesak DPW Partai Nasdem Kalimantan Barat mengevaluasi kadernya yang dikaitkan dengan isu dugaan tindak pidana pencucian uang dan peredaran narkotika yang ramai dibincangkan di media sosial. Partai diminta menunjukkan sikap tegas agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi yang merusak kepercayaan publik.

Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kalimantan Barat pada Senin, 19 Oktober 2026. Setelah berunjuk rasa di kantor legislatif, massa melanjutkan aksi ke gedung sekretariat DPW Nasdem Kalbar.

Koordinator Lapangan GMKD, Mujib, menilai partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah lembaga perwakilan rakyat, terutama ketika muncul isu yang mengaitkan kadernya dengan dugaan pelanggaran hukum.

Menurutnya, Nasdem perlu memberikan kejelasan kepada masyarakat. Jika dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, penindakan harus dilakukan secara tegas. Sebaliknya, jika tidak terbukti, klarifikasi terbuka diperlukan untuk menghentikan spekulasi.

“Kami mendesak bagaimana Nasdem menjaga marwah DPRD. Jika seandainya benar, silakan berikan sanksi hukum setegas-tegasnya. Jika tidak bersalah, berikan klarifikasi yang jelas kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan spekulasi negatif di kalangan masyarakat,” ujar Mujib.

Desakan GMKD mendapat tanggapan dari Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasdem Kalbar, Idris Maheru. Ia menegaskan partainya tidak akan melindungi kader yang terbukti melakukan tindak pidana.

“Terkait dugaan-dugaan yang disampaikan berkaitan dengan pencucian uang dan peredaran narkotika, Nasdem tidak akan melindungi kader-kader yang terbukti melakukan tindakan pidana. Itu adalah kepastian yang ingin kami sampaikan,” kata Idris Maheru.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi Nasdem terhadap kader yang terbukti melanggar hukum. Namun, persoalan ini juga menyisakan tuntutan mengenai tindak lanjut atas isu yang beredar, termasuk bagaimana evaluasi internal dilakukan dan bagaimana partai memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi politik.

Bagi GMKD, menjaga marwah partai dan DPRD tidak cukup melalui pernyataan. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar masyarakat memperoleh kejelasan, bukan sekadar membiarkan dugaan berkembang tanpa penjelasan.

Di luar persoalan kader partai, GMKD juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang di Kalimantan Barat. Mujib mengatakan dampak bencana tersebut dirasakan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari balita hingga lanjut usia.

Ia mendesak pemerintah daerah sebagai unsur eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif memperkuat langkah mitigasi. Menurut GMKD, karhutla yang terus berulang setiap tahun semestinya mendorong evaluasi terhadap upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan perlindungan warga terdampak.

“Kami menekankan bagaimana langkah serta upaya mitigasi dari eksekutif dan legislatif. Mengingat bencana ini sudah menjadi agenda tahunan,” ujar Mujib.

GMKD menilai penanganan karhutla tidak seharusnya hanya berpusat pada pemadaman ketika kebakaran terjadi. Upaya pencegahan yang terencana dan berkelanjutan diperlukan untuk menekan dampak bencana terhadap kesehatan serta kehidupan masyarakat.

Melalui aksi di DPRD Kalbar dan sekretariat DPW NasDem Kalbar, GMKD menyampaikan dua tuntutan kepada pemangku kepentingan terkait kejelasan sikap partai terhadap kader yang diisukan terlibat dugaan tindak pidana serta langkah konkret pemerintah dan legislatif dalam mengatasi karhutla.

Ilyas, salah satu massa aksi GMKD, berharap NasDem Kalbar dapat menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan supremasi hukum, sekaligus mendorong pemerintah dan DPRD memperkuat mitigasi karhutla secara berkelanjutan.

“Kami berharap persoalan ini ditindaklanjuti secara objektif dan sesuai hukum, serta pemerintah dan DPRD lebih serius menghadirkan solusi konkret terhadap karhutla yang terus berulang,” ujar Ilyas.