PGRI Kalbar Minta Program Motor Listrik untuk Guru Dievaluasi, Utamakan Transparansi dan Kebutuhan Pendidikan

Kalbar – Ketua PGRI Kalimantan Barat, Dr. Muhammad Firdaus, M.Pd., merespons munculnya aspirasi sejumlah guru yang menolak rencana bantuan motor listrik dari pemerintah karena dikaitkan dengan sumber anggaran yang menjadi sorotan publik.

Firdaus mengatakan PGRI Kalbar memahami berbagai pandangan yang berkembang di kalangan guru. Menurutnya, aspirasi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

"Setiap sikap dan suara dari masyarakat, termasuk guru, merupakan bagian dari kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab," kata Firdaus.

Meski demikian, ia menilai setiap program pemerintah perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek penerimaan maupun penolakannya semata.

Firdaus menjelaskan, penilaian terhadap suatu program harus mencakup berbagai aspek, mulai dari manfaat dan mudarat, proses pengadaan, legalitas, hingga sumber pendanaannya.

Menurutnya, apabila suatu program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan, maka program tersebut layak diapresiasi. Namun jika ditemukan persoalan hukum, etika, maupun penggunaan anggaran yang tidak tepat, maka hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"PGRI Kalbar mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, dengan catatan pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip keadilan, akuntabilitas, serta ketersediaan anggaran yang sehat," ujarnya.

Anggaran Pendidikan Harus Jadi Prioritas

Firdaus juga mengingatkan agar penggunaan anggaran negara benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak di sektor pendidikan.

Ia menilai peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan mutu pendidikan, serta kepentingan peserta didik harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.

Selain itu, PGRI Kalbar mengajak seluruh pihak untuk menyampaikan aspirasi secara objektif dan tetap mengedepankan kepentingan pendidikan nasional.

"Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi tujuan akhirnya harus sama, yaitu terciptanya kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas," katanya.

Dukung Program yang Berpihak kepada Rakyat

Firdaus menegaskan PGRI Kalbar pada prinsipnya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, evaluasi terhadap setiap program tetap diperlukan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"PGRI Kalbar tetap mendukung kebijakan pemerintah yang baik dan berpihak kepada rakyat, sekaligus mendorong adanya evaluasi terhadap setiap program agar benar-benar tepat sasaran, tidak menimbulkan persoalan baru, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih," tutupnya.