Cegah Bullying dan Radikalisme, Rostini Hagawalti Usulkan Satu Psikolog untuk Tiga Sekolah

kalbar.akurat.co - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rostini Hagawalti, S.H., M.H., mengusulkan penguatan layanan pendampingan psikologis di lingkungan pendidikan sebagai salah satu upaya mencegah berbagai persoalan yang mengancam tumbuh kembang anak, mulai dari perundungan (bullying) hingga paparan radikalisme dan terorisme.

Usulan tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan serta Pencegahan Anak yang Terpapar Radikalisme dan Ekstremisme di Kalimantan Barat, yang diselenggarakan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar di Haruna Coffee, Jalan Teuku Umar, Kota Pontianak, Selasa (3/11/2026).

Dalam forum tersebut, Rostini menilai bahwa upaya menyiapkan Generasi Emas Indonesia harus dibarengi dengan perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi anak, khususnya yang berkaitan dengan kondisi emosional dan kesehatan psikologis.

Ia mengusulkan agar sekolah memiliki akses terhadap tenaga psikolog yang dapat memberikan pendampingan kepada peserta didik. Apabila belum memungkinkan setiap sekolah memiliki satu psikolog, ia menawarkan skema satu psikolog untuk tiga sekolah.

"Bagaimana kita menyiapkan Generasi Emas Indonesia menyangkut bullying, terorisme, radikalisme, saya pikir satu solusi dari saya untuk penyelesaian masalah ini, untuk proses pendampingan, kalau satu sekolah tidak mampu menempatkan satu orang psikolog paling tidak, tiga sekolah satu psikolog, karena psikolog ini berbicara dari sisi emosional atau tingkat stres," ungkap Rostini.

Menurutnya, keberadaan psikolog di lingkungan pendidikan dapat membantu mengidentifikasi kondisi emosional anak, termasuk tingkat stres yang mungkin memengaruhi perilaku maupun perkembangan mereka. Dengan demikian, persoalan yang dialami anak diharapkan dapat dikenali dan ditangani melalui pendampingan yang tepat.

Selain penguatan pendampingan psikologis di sekolah, Rostini juga mendorong penyelenggaraan kegiatan edukasi dengan jangkauan yang lebih luas. Menurutnya, edukasi mengenai bullying dan radikalisme tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga harus menjangkau anak-anak di daerah.

"Harapan saya kita ada event yang lebih besar lagi, supaya bisa menjangkau lebih banyak lagi. Kalau yang di Kota Pontianak mungkin mudah untuk menjangkaunya, tapi untuk anak daerah kita butuh satu terobosan juga bagaimana mereka bisa teredukasi dengan baik masalah bullying maupun radikalisme," tambahnya.

Rostini berharap rekomendasi yang dihasilkan melalui rapat koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh instansi dan lembaga terkait. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar upaya perlindungan anak tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga memperkuat pencegahan melalui edukasi dan pendampingan sejak dini.

Rapat koordinasi yang diawali dengan pemaparan Satgaswil Densus 88 Antiteror Polri tersebut turut menjadi ruang bagi instansi dan lembaga peserta untuk menyampaikan pandangan serta masukan. Seluruh masukan kemudian dihimpun menjadi rekomendasi bersama sebagai bahan tindak lanjut penanganan dan pencegahan anak yang terpapar radikalisme dan ekstremisme di Kalimantan Barat.