Bawaslu Kubu Raya Perkuat Komunikasi dengan Demokrat untuk Cegah Sengketa Proses dan Pelanggaran Pemilu

kalbar.akurat.co – Pemahaman terhadap aturan kepemiluan menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah pelanggaran dan sengketa pemilu. Karena itu, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya terus membangun komunikasi dengan partai politik, termasuk melalui pertemuan bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kubu Raya.

Pertemuan tersebut berlangsung di Wonodadi 2, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Jumat (6/11/2026). Pembahasan difokuskan pada pemahaman ketentuan kepemiluan, termasuk hak dan kewajiban partai politik sebagai peserta pemilu serta potensi persoalan hukum yang perlu diantisipasi.

Ketua Bawaslu Kubu Raya, Encep Endan, mengatakan partai politik perlu memahami aturan sejak dini agar setiap aktivitas politik tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pencegahan harus dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika tahapan pemilu berlangsung. Melalui komunikasi dengan partai politik, kami ingin membangun pemahaman bersama agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan,” kata Encep.

Menurutnya, komunikasi pada masa non-tahapan juga memiliki peran penting. Dengan demikian, partai politik memiliki ruang untuk memahami aturan sekaligus mengantisipasi persoalan sebelum berkembang menjadi pelanggaran.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kubu Raya sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Yance Christy, mengatakan pemahaman hukum dapat membantu partai politik menghindari perbedaan penafsiran yang berpotensi memicu sengketa.

“Jangan sampai persoalan muncul karena kurangnya pemahaman terhadap aturan. Kami mendorong partai politik memahami ketentuan yang berlaku sehingga potensi pelanggaran maupun sengketa bisa dicegah sebelum terjadi,” ujar Yance.

Bawaslu Kubu Raya menilai komunikasi dengan partai politik perlu terus dijaga sebagai bagian dari strategi pencegahan. Upaya tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran bersama bahwa kepatuhan terhadap aturan kepemiluan merupakan tanggung jawab seluruh pihak, bukan hanya penyelenggara pemilu.