GMKD Gelar Aksi Soroti Karhutla

Kalbarakurat.co - Gerakan Mahasiswa Kritis Demokrasi (GMKD) menggelar aksi penyampaian aspirasi di halaman Kantor DPRD Kalimantan Barat pada Senin, 19 Oktober 2026. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan pentingnya menjaga marwah lembaga perwakilan rakyat dari berbagai isu negatif yang beredar di media sosial, sekaligus menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalbar.

Koordinator Lapangan GMKD, Mujib, menyampaikan bahwa lembaga legislatif memiliki tanggung jawab moral untuk merawat kepercayaan publik. Oleh karena itu, ia mendorong agar setiap isu atau dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan figur publik dapat disikapi dengan bijak dan transparan. Hal ini dinilai penting agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan nama baik institusi.

“Kami berharap marwah DPRD sebagai rumah rakyat tetap terjaga. Jika ada desas-desus di tengah masyarakat, langkah klarifikasi dan penegakan hukum yang transparan sangat diperlukan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan terhindar dari spekulasi negatif,” ujar Mujib.

Bagi GMKD, menjaga kredibilitas lembaga perwakilan rakyat memerlukan transparansi dan akuntabilitas. Sikap tegas dan objektif dari para pemangku kepentingan dinilai akan sangat membantu dalam memberikan ketenangan dan kejelasan bagi masyarakat luas.

Selain menyoroti pentingnya integritas kelembagaan, GMKD juga memberikan perhatian khusus pada isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih kerap terjadi di Kalimantan Barat. Mujib menekankan bahwa dampak kabut asap dari bencana ini sangat merugikan berbagai kelompok masyarakat, terutama balita dan warga lanjut usia.

GMKD mendorong pemerintah daerah selaku unsur eksekutif bersama DPRD selaku unsur legislatif untuk terus memperkuat langkah-langkah mitigasi. Mengingat karhutla sering kali menjadi tantangan yang berulang setiap tahun, mahasiswa menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan, kesiapsiagaan, serta perlindungan bagi warga yang terdampak.

“Kami menekankan perlunya peningkatan upaya mitigasi dari pihak eksekutif dan legislatif. Mengingat bencana ini seolah menjadi tantangan tahunan yang harus dihadapi bersama,” tambah Mujib.

Lebih lanjut, GMKD menilai penanganan karhutla sebaiknya tidak hanya bertumpu pada upaya pemadaman saat api sudah membesar. Langkah pencegahan yang terencana dan berkelanjutan jauh lebih dibutuhkan untuk menekan dampak buruknya terhadap kesehatan dan roda ekonomi masyarakat.

Melalui aksi damai ini, GMKD berharap para pemangku kepentingan dapat merespons tuntutan tersebut dengan langkah nyata. Salah satu peserta aksi, Ilyas, juga menitipkan harapannya agar pemerintah dan DPRD dapat menghadirkan solusi yang lebih terukur dan berjangka panjang.

“Kami berharap semua persoalan, baik terkait penegakan supremasi hukum maupun mitigasi karhutla, dapat ditindaklanjuti secara objektif. Keseriusan dari pemerintah dan DPRD sangat dinantikan agar solusi konkret dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Ilyas.