Tim Inklusi PWA Kalbar Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan di Ketapang

kalbar.akurat.co — Tim Inklusi Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Kalimantan Barat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) program inklusi di Kabupaten Ketapang, Senin (19/10/2026). Evaluasi ini dilakukan untuk melihat perkembangan program perlindungan perempuan dan anak sekaligus pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat desa.

Program yang dievaluasi meliputi Balai Sakinah ‘Aisyiyah (BSA), Bina Usaha Ekonomi Keluarga ‘Aisyiyah (BUEKA), serta Kelompok Usaha Bersama Wanita Nelayan (KUB WN) yang khusus dikembangkan di Desa Suka Baru.

Ketua Tim Inklusi PWA Kalimantan Barat, Hazilina, yang juga dosen hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, mengatakan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan program, terutama dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak perempuan dan anak serta penguatan ekonomi keluarga.

Menurut Hazilina, hampir 100 persen peserta BSA dan BUEKA yang memberikan penilaian menyatakan program tersebut bermanfaat dan dibutuhkan. Kegiatan ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak, hak anak atas pendidikan dan kesejahteraan, serta pentingnya pemenuhan wajib belajar 13 tahun.

“Melalui program ini, perempuan dan masyarakat yang sebelumnya belum mengetahui aturan mengenai batas usia perkawinan kini mulai memahami pentingnya mencegah perkawinan anak. Masyarakat juga semakin memahami bahwa anak memiliki hak atas pendidikan dan kesejahteraan,” ujar Hazilina.

Selain meningkatkan pengetahuan, program Inklusi ‘Aisyiyah juga mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam memperkuat perekonomian keluarga. Melalui kegiatan BUEKA dan kelompok usaha yang dibentuk, perempuan didorong mengembangkan keterampilan, membangun usaha, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di lingkungan mereka.

“Dengan tergabung dalam program Inklusi ‘Aisyiyah, perempuan diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Perempuan harus memiliki kesempatan untuk mandiri, produktif, dan berdaya sehingga turut mendukung kesejahteraan keluarganya,” katanya.

Di Desa Suka Baru, pemberdayaan ekonomi tersebut diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama Wanita Nelayan (KUB WN). Melalui kelompok ini, perempuan nelayan tidak hanya berperan menjual hasil laut, tetapi juga mulai mengembangkan keterampilan pengolahan hasil laut melalui pelatihan yang melibatkan instansi terkait.

Pengolahan hasil laut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk sekaligus membuka peluang usaha bagi perempuan nelayan. Dengan demikian, potensi sumber daya lokal dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendapatan dan ketahanan ekonomi keluarga.

Hazilina menjelaskan, pelaksanaan program BSA dan BUEKA juga dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah untuk memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperkuat pemberdayaan perempuan di desa.

Selain itu, Tim Inklusi bekerja sama dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Ketapang untuk memberikan layanan hukum dan pendampingan secara gratis bagi warga tidak mampu yang menghadapi persoalan hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum, terutama bagi kelompok yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan dalam menghadapi persoalan hukum.

Hazilina mengatakan, program Inklusi ‘Aisyiyah diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan setara bagi perempuan dan anak, sekaligus memperkuat kemandirian perempuan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.

“Harapan kami, perempuan dan anak dapat terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Perempuan juga harus cerdas, mandiri, dan berdaya serta memperoleh kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam keluarga dan masyarakat,” ujarnya.

Upaya tersebut sejalan dengan prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), yakni kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, yang mendorong pemenuhan hak serta kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat.

Meski menunjukkan kemajuan, Hazilina mengakui pelaksanaan program di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, diperlukan agar program dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Ia berharap kolaborasi antara ‘Aisyiyah, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat sehingga program perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan ekonomi perempuan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Kabupaten Ketapang.