Blak-blakan Soal Kasus Pelecehan di Sekolah Rakyat, Wali Kota Edi Kamtono Soroti Gegar Budaya dan Bawaan Trauma

Kalbar. Akurat. Co - PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, secara terbuka mengungkapkan berbagai tantangan pelik yang tengah dihadapi dalam pengelolaan fasilitas asrama di Sekolah Rakyat Kota Pontianak. Hal ini disampaikannya secara transparan saat memberikan sambutan resmi di hadapan para tokoh masyarakat dan pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Pontianak pada Sabtu (31/10/2026)

Dalam pidatonya, Edi Kamtono tidak menutupi adanya dinamika sosial berupa kasus perundungan (bullying) hingga dugaan pelecehan yang belakangan menyita perhatian publik di lingkungan pendidikan tersebut. Ia membedah akar permasalahan secara langsung, yang ternyata sangat terkait dengan latar belakang siswa dari keluarga rentan.

Wali Kota memaparkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan kelanjutan dari program pemerintah pusat yang dikonsep sebagai sekolah berasrama (boarding school) terpadu.

"Dan masih ada lagi program-program lanjutannya kaitan dengan program pusat yang sudah berjalan adalah Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini sekarang muridnya 3 kali 90 orang. 90 SD, 90 SMP, 90 SMA. Digabung boarding," paparnya merinci kapasitas dan sistem sekolah tersebut.

Namun, berkumpulnya ratusan anak dengan berbagai latar belakang dalam satu asrama rupanya memunculkan persoalan baru di lapangan. Terkait hal ini, Edi secara lugas menyatakan,

"Nah jadi masalah juga nih Pak Ketua, karena baru-baru ini ada terjadi permasalahan bullying dan pelecehan yang sedang kita tangani".

Lebih jauh, Edi menjelaskan bahwa latar belakang ekonomi dan lingkungan asal siswa menjadi pemicu utama terjadinya gegar budaya (culture shock). Program ini memang didedikasikan khusus bagi warga dengan tingkat ekonomi terendah di kota tersebut.

"Yang sekolah di sana ini memang penduduk atau masyarakat yang desil 1 sampai desil 3. Yang sangat miskin," tegasnya.

Perpindahan drastis dari lingkungan asal yang keras ke fasilitas asrama modern memicu kendala adaptasi sosial bagi para siswa.

"Yang anak-anaknya ini tadinya tidak terkontrol oleh keluarga, di lingkungan yang keras, sekolah dengan bangunan yang mewah, asrama, makan di asrama, ini kumpul. Sehingga kelakuan-kelakuan kenakalan anak-anak ini susah terobati anak SD, SMP, SMA," jelas Wali Kota Edi Kamtono menggambarkan kondisi perilaku anak-anak tersebut saat disatukan.

Fakta paling memprihatinkan yang diungkapkan oleh Wali Kota adalah bahwa beberapa anak ternyata sudah memiliki pengalaman traumatis sebelum menginjakkan kaki di asrama Sekolah Rakyat.

"Ini ada beberapa kejadian kasus pelecehan yang sebelum masuk mereka sudah jadi korban," ungkapnya memberikan konteks kedalaman masalah sosial yang dihadapi para pembina.

Meski menghadapi tantangan psikologis dan sosial yang berat, Edi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak lepas tangan dan segera membereskan sistem di dalamnya. Ia mengingatkan bahwa program ini adalah bentuk perhatian istimewa yang patut dikawal keberhasilannya.

"Nah ini juga akan kita carikan solusi karena ini program pemerintah pusat yang sebenarnya niatnya baik untuk memuliakan warga miskin Kota Pontianak khususnya. Tidak semua kota ini mendapatkan bantuan sekolah ini, sekolah rakyat ini dengan investasi yang sangat besar," urainya memotivasi perbaikan ke depan.

Melalui pemaparan tersebut, Wali Kota mengajak seluruh elemen pemangku kebijakan, termasuk legislatif dan partai politik di Pontianak, untuk bersinergi turun ke lapangan dan bersama-sama mencari solusi konkret atas persoalan sosial warga.