Kalbar

Sampaikan Aspirasi Karhutla di Istana Negara, Presma UMP Desak Pemerintah Serius Tangani Asap Kalbar

Unggul Ali Sadewo | 13 Oktober 2026, 00:11 WIB
Sampaikan Aspirasi Karhutla di Istana Negara, Presma UMP Desak Pemerintah Serius Tangani Asap Kalbar
Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP), Arfan Davista, saat bertemu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Jumat (9/10/2026). - Diktisaintek

kalbar.akurat.co – Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP), Arfan Davista, menyuarakan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat saat bertemu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung saat delegasi mahasiswa Kalimantan Barat yang mengikuti Forum Kepemimpinan Pemuda atau Future Leader Summit (FLS) berkunjung ke kantor Bakom RI. Kesempatan itu dimanfaatkan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi terkait penanganan karhutla yang masih menjadi persoalan berulang di Kalimantan Barat.

Arfan menilai penanganan karhutla membutuhkan komitmen serius pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memperkuat pencegahan, penegakan hukum, serta mitigasi bencana agar dampak kabut asap tidak terus dirasakan masyarakat setiap tahun.

“Dalam pertemuan singkat namun strategis ini, kami selaku mahasiswa Kalimantan Barat menyampaikan aspirasi mendalam terkait penanganan Karhutla yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah daerah,” ujar Arfan.

Menurut dia, karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi. Karena itu, upaya penanganan tidak cukup dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi, melainkan harus diperkuat melalui langkah pencegahan yang berkelanjutan.

Arfan juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor, memaksimalkan pemanfaatan teknologi pencegahan, serta menindak tegas pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan.

“Kritik kami kepada pemerintah daerah adalah mengenai komitmen penegakan hukum dan efektivitas mitigasi pencegahan yang terkesan berulang tanpa ada solusi konkret jangka panjang. Namun secara membangun, kami menaruh harapan besar dan siap berkolaborasi bersama Pemprov Kalbar dan Pemerintah Pusat,” katanya.

Ia berharap aspirasi mahasiswa tersebut dapat diteruskan kepada Presiden RI sehingga pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Barat.

Arfan menegaskan, keterlibatan mahasiswa dalam menyampaikan persoalan daerah merupakan bentuk tanggung jawab sosial generasi muda untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.