Soal Isu Karhutla dan IHSG, Deklarator PEMIRA Puji Langkah Prabowo Lindungi Kedaulatan Nasional

Kalbar.akurat.co – Organisasi Pemuda Indonesia Raya (PEMIRA) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap ketegasan dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kedaulatan nasional serta mengawal stabilitas ekonomi di tengah dinamika regional.

Deklarator PEMIRA, Muh Ageng Dendy Setiawan, menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta respon terhadap dinamika pasar modal nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo mencerminkan sikap kepemimpinan yang berani dan pro-rakyat.

Dendy menilai, sorotan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura terkait karhutla seharusnya disikapi dengan kerja sama yang adil, bukan dengan sudut pandang yang menyudutkan Indonesia.

"Indonesia terbuka untuk kerja sama, tetapi tidak bisa terus-menerus dijadikan pihak yang disalahkan. Jika Malaysia dan Singapura sungguh peduli terhadap karhutla, keduanya harus berani membuka fakta, menelusuri tanggung jawab korporasi, dan membangun kerja sama yang adil, bukan hanya menekan Indonesia," ujar Dendy di Jakarta, Kamis (22/10/2026), petang.

Menurut Dendy, komitmen penegakan hukum di era Presiden Prabowo sangat jelas dan tidak pandang bulu, terutama terhadap pihak swasta atau korporasi yang terbukti lalai menjaga konsesi lahannya.

"Karhutla harus ditindak tegas, termasuk menelusuri peran korporasi lintas negara. Kami sangat mengapresiasi kinerja Presiden Prabowo yang konsisten menegakkan hukum lingkungan secara berani tanpa terpengaruh tekanan diplomasi," tutur Dendy.

Langkah tegas pemerintah tersebut diperkuat oleh data Kementerian Lingkungan Hidup yang mendeteksi indikasi keterlibatan puluhan perusahaan penanam modal asing (PMA) dari Singapura dan Malaysia dalam kasus karhutla.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kata Dendy, tercatat telah menyegel setidaknya 9 perusahaan PMA asal Malaysia dan 10 perusahaan PMA asal Singapura yang konsesi lahannya mengalami kebakaran seluas puluhan ribu hektare. Selain itu, tindakan sanksi administratif berupa pencabutan hingga pembekuan izin juga dijatuhkan kepada puluhan korporasi lainnya guna memastikan efek jera.

"Data pembuktian di lapangan secara nyata memperlihatkan bahwa kebakaran ini juga terjadi di wilayah konsesi milik korporasi asing. Oleh karena itu, tuduhan sepihak kepada Indonesia sangat tidak adil di saat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo justru bertindak paling agresif memproses hukum para pengusaha nakal tersebut," kata Dendy menegaskan.

Selain isu lingkungan, Dendy menyoroti respons cepat jajaran pemerintah dan DPR RI dalam meredam gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kehadiran dan intervensi diplomasi ekonomi yang ditunjukkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat mengunjungi Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi dorongan moral yang sangat sigap. Kunjungan tersebut terbukti ampuh membangun optimisme pasar hingga IHSG langsung melesat ke zona hijau sebesar 2,92 persen ke level 5.142 pada sesi berikutnya.

"Sinergi cepat antara DPR yang diwakili Pak Dasco dengan otoritas bursa pasar modal menunjukkan bentuk nyata keperpihakan negara untuk menyelamatkan perekonomian bangsa dari kepanikan spekulatif. Langkah pasang badan seperti inilah yang mencerminkan keberanian dan kesolidan kepemimpinan nasional di era Presiden Prabowo," tambah Dendy.

Dendy mengingatkan agar pergerakan pasar modal tidak dijadikan alat propaganda politik negatif oleh pihak-pihak tertentu. Menurutnya, lompatan rebound IHSG dan penguatan saham-saham perbankan nasional membuktikan tingkat kepercayaan publik dan investor dunia yang sangat tinggi terhadap fondasi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Pelemahan pasar modal tidak bisa dijadikan alat untuk membangun narasi bahwa Indonesia gagal. Langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga fundamental ekonomi nasional sudah sangat tepat," tegasnya.

"Langkah tegas Presiden Prabowo dalam menjaga kehormatan bangsa sekaligus menata ekonomi nasional wajib kita dukung bersama. Ini bukti nyata kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan nasional," kata Dendy.