Pontianak Tembus 10 Besar Nasional Tata Kelola Digital, Terbaik di Kalbar

kalbar.akurat.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pontianak berhasil menempati posisi 10 besar kota dengan tata kelola transformasi digital terbaik se-Indonesia dalam ajang Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Awards 2026. Di tingkat Kalimantan Barat, Pontianak juga menempati peringkat pertama.
Penghargaan yang diselenggarakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, Magister Manajemen FEB UGM, Yogyakarta, Kamis (5/11/2026).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut positif capaian tersebut. Ia menilai penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Pontianak dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Meski demikian, menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah. Hal terpenting adalah bagaimana teknologi mampu memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kita ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat transformasi digital. Bukan sekadar melihat semakin banyak aplikasi yang dibangun pemerintah, tetapi pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan responsif," ujarnya.
Edi menambahkan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga membuka peluang baru bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pekerjaan. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi, analisis data, hingga mendukung produktivitas aparatur sipil negara.
Bahkan, pemanfaatan AI dinilai berpotensi membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan menganalisis berbagai persoalan perkotaan. Di antaranya pengendalian inflasi, kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah, penanganan genangan air, serta penyusunan perencanaan pembangunan.
"Kita harus mulai beradaptasi karena teknologi ini dapat membantu pemerintah bekerja lebih cepat, mengambil keputusan lebih tepat, dan memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat," katanya.
Ia juga berharap GM-DTGI dapat menjadi sarana evaluasi berkelanjutan bagi pemerintah daerah, bukan sekadar ajang pemberian penghargaan. Karena itu, Edi mendorong keterlibatan UGM dalam memberikan pendampingan, mulai dari kajian kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur, hingga pertukaran pengalaman antardaerah.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas teknologi.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak Syamsul Akbar mengungkapkan, pengembangan ekosistem digital Pemkot Pontianak terus diperkuat melalui penyediaan infrastruktur dan pengelolaan data pemerintahan.
Saat ini, pusat data atau data center milik Pemkot Pontianak telah menampung sebanyak 167 aplikasi dan situs web perangkat daerah. Infrastruktur tersebut menjadi penunjang operasional berbagai layanan pemerintahan berbasis elektronik.
Selain itu, Pemkot Pontianak juga mengembangkan portal Satu Data Kota Pontianak yang kini mengelola lebih dari 3.000 dataset. Ketersediaan data tersebut diharapkan mampu mendukung perencanaan pembangunan, pemantauan program, serta pengambilan kebijakan yang lebih akurat.
"Melalui Satu Data, kita ingin pengelolaan informasi antarperangkat daerah semakin tertata. Data yang tersedia tidak hanya dikumpulkan, tetapi harus dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi program pembangunan," jelas Syamsul.
Dari sisi pelayanan publik, Pemkot Pontianak telah menghadirkan sejumlah platform digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Salah satunya aplikasi JePin (Jendela Pontianak Integrasi) yang menyediakan berbagai informasi dan layanan pemerintah, termasuk perkembangan harga komoditas serta akses CCTV kota.
Pemkot juga mengoptimalkan penggunaan SP4N-LAPOR! sebagai saluran pengaduan masyarakat. Sementara untuk mendukung administrasi pemerintahan, diterapkan aplikasi SRIKANDI yang mempermudah pengelolaan persuratan dan arsip secara elektronik.
Syamsul menegaskan, pencapaian dalam GM-DTGI Awards 2026 akan menjadi motivasi bagi Diskominfo bersama seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan digital.
Ke depan, pengembangan teknologi akan diarahkan pada penguatan integrasi antaraplikasi, optimalisasi pemanfaatan data, serta peningkatan kualitas layanan elektronik agar tidak berjalan secara terpisah.
"Ke depan, fokus kita bukan hanya pengembangan teknologi baru, tetapi juga optimalisasi sistem yang sudah tersedia. Harapannya, seluruh layanan semakin terintegrasi dan manfaat digitalisasi benar-benar dirasakan masyarakat Kota Pontianak," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Cegah Bullying dan Radikalisme, Rostini Hagawalti Usulkan Satu Psikolog untuk Tiga Sekolah
- 2Kecil-Kecil Cabe Rawit: Mengintip Ketangguhan BD9020, Solusi Cerdas Proyek Infrastruktur di Lahan Sempit
- 3Dua Perwakilan Bawaslu Kalbar Dilantik sebagai Anggota Tim Pemeriksa Daerah Periode 2026–2027
- 4Blak-blakan Soal Kasus Pelecehan di Sekolah Rakyat, Wali Kota Edi Kamtono Soroti Gegar Budaya dan Bawaan Trauma
- 5Orang Tua Korban Dugaan Pelecehan di Sekolah Rakyat Pontianak Tempuh Jalur Hukum, Soroti Kelalaian Penanggung Jawab
- 6Bukan Sekadar Selokan, Ini Fungsi Penting Drainase bagi Lingkungan Perkotaan
- 7Gubernur Bengkulu Tertarik Adopsi Program GMD Kalbar untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat
- 8Budaya Ngopi Pontianak: Mengenal Coffee Shop, Kopitiam, Coffee Street, dan Warkop
- 9Pontianak Tembus 10 Besar Nasional Tata Kelola Digital, Terbaik di Kalbar
- 10Antisipasi Intrusi Air Laut, PDAM Pontianak Dorong Pembangunan SPAM Regional






