Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Sekolah Rakyat Pontianak, DPRD Kalbar Soroti Lemahnya Pengawasan Asrama

kalbar.akurat.co - Dugaan tindak pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan asrama Sekolah Rakyat Pontianak menuai perhatian dari DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Anggota Komisi V DPRD Kalbar, Lidya Natalia Sartono, menyayangkan insiden tersebut dan menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di lingkungan sekolah berasrama.

Menurut Lidya, pengawasan terhadap peserta didik yang tinggal di asrama harus menjadi perhatian serius pihak pengelola. Terlebih, potensi persoalan yang muncul di lingkungan sekolah berasrama semestinya telah menjadi bahan evaluasi dan antisipasi sejak awal.

"Secara persoalan pengawasan untuk sekolah rakyat, baik yang baru ini maupun yang nanti akan dibuat, itu memang harus dilihat. Karena namanya asrama, kita kan sudah tahu berevaluasi tentang sekolah-sekolah yang berasrama itu kan pasti punya kasus yang rata-rata hampir sama," tegas Lidya saat dikonfirmasi, Kamis (5/11/2026).

Politisi Partai NasDem tersebut juga mengaku prihatin karena persoalan ini justru terjadi di Sekolah Rakyat Pontianak yang menjadi salah satu institusi perintis program Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat. Menurutnya, sekolah tersebut seharusnya dapat menjadi contoh dalam penerapan tata kelola, manajemen, hingga administrasi bagi sekolah serupa yang akan dibangun ke depan.

Ia menilai, munculnya dugaan kasus tersebut menjadi catatan penting bagi seluruh pihak terkait agar tidak mengabaikan aspek perlindungan dan keamanan peserta didik.

"Kalau kita menanggapi isu mengenai sekolah rakyat memang kita agak miris ya, karena ini kan sekolah baru pertama sebagai salah satu tolak ukur di Kalimantan Barat terkait dengan sekolah rakyat, segala manajemen dan administrasi semuanya. Nah kalau terjadi seperti hal ini, tentu kita sangat menyayangkan itu," ungkapnya.

Selain persoalan pengawasan, Lidya turut mengingatkan dampak psikologis yang berpotensi dialami anak-anak akibat peristiwa tersebut. Ia berharap penanganan kasus tidak mengabaikan kondisi mental dan keberlanjutan pendidikan para peserta didik yang tinggal di asrama.

Menurutnya, anak-anak harus tetap mendapatkan jaminan lingkungan pendidikan yang aman agar pengalaman buruk yang dialami tidak menghambat masa depan maupun semangat mereka untuk melanjutkan pendidikan.

"Sebaiknya dengan kejadian seperti ini akan menjadi catatan prioritas untuk menjaga keberlangsungan anak-anak kita yang sekolah. Karena kita tahu ini anak-anak masih perlu masa depan yang cerah, jangan sampai gara-gara sistem kita yang tidak terkontrol membuat mereka trauma untuk sekolah," ujarnya.

Lebih jauh, Lidya mendorong agar penanganan dugaan kasus tersebut dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga harus disertai pembenahan sistem pengawasan, tata kelola, serta manajemen asrama.

Evaluasi tersebut dinilai semakin penting mengingat Pemerintah Kota Pontianak juga tengah merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat lainnya. Dengan demikian, persoalan yang terjadi saat ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

"Semoga kasus ini juga bisa diselesaikan secara detail karena ini akan menjadi cerminan buat sekolah yang sedang dibangun yang akan datang, begitu juga untuk segala manajemennya," pungkas Lidya.