KNPI Maluku Ingatkan Pemerintah, Dana Hibah Tidak Boleh Disalahgunakan untuk Instansi Vertikal

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dan tidak sembarangan mengalokasikan dana hibah kepada instansi vertikal seperti TNI, POLRI, maupun Kejaksaan. KNPI Maluku menegaskan bahwa penggunaan dana hibah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Ketua OKK KNPI Maluku Wandri Makasar menilai bahwa anggaran daerah yang bersumber dari APBD seharusnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta program pemberdayaan pemuda dan ekonomi kerakyatan.

“Pemerintah daerah tidak boleh menjadikan dana hibah sebagai instrumen yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dana rakyat harus digunakan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Wandri Makasar menjelaskan bahwa instansi vertikal seperti TNI, POLRI, dan Kejaksaan pada prinsipnya telah memiliki sumber pendanaan melalui APBN. Karena itu, apabila terdapat pemberian hibah dari pemerintah daerah, harus dipastikan tidak digunakan untuk kegiatan maupun pengadaan yang menjadi tanggung jawab anggaran negara melalui APBN.

Selain itu, KNPI Maluku meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, dan aparat pengawasan lainnya untuk mengawasi secara ketat setiap alokasi hibah yang diberikan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru dialihkan kepada program-program yang bukan menjadi prioritas daerah. Pemerintah harus fokus pada kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi, lokal,” lanjutnya.

KNPI Maluku juga mendesak seluruh kepala-kepala daerah di Maluku untuk menjunjung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Kami DPD I KNPI Provinsi Maluku akan intruksikan kepada teman-teman DPD II KNPI di 11 kabupaten - kota agar selalu monitor kepala-kepala daerah yang suka main jatah Slot dana hibah untuk mereka-mereka di instansi vertikal, jika terbukti kedapatan maka sudah tentu pejabat tersebut lagi kongkalikong kepentingan atau bisa saja ada bermasalah sehingga dana hiba sebagai syarat Gacor kunci Maslah atau kasus. Tegas Wandri.

Menurut Kami, transparansi dalam pengelolaan dana hibah merupakan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, setiap kebijakan hibah harus dibuka kepada masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administrasi.

“Dana APBD adalah uang rakyat. Karena itu penggunaannya harus berpihak kepada rakyat, bukan untuk kepentingan di luar prioritas pembangunan daerah,” tutup WM Ketua OKK KNPI Maluku.