Derahman Soroti Minimnya Anggaran Bantuan Bencana, Minta Dinsos Perkuat Perencanaan dan Percepat Realisasi PM YAPI

kalbar.akurat.co – Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Derahman, menyoroti minimnya alokasi anggaran bantuan bencana serta lambatnya realisasi Program Permakanan Yatim Piatu (PM YAPI) dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut disampaikannya saat rapat kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Kubu Raya bersama Dinas Sosial, Senin (2/11/2026). Dalam rapat tersebut, Derahman meminta Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Secara khusus, Derahman mempertanyakan kecilnya alokasi anggaran untuk bantuan bencana. Menurutnya, anggaran tersebut belum mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, mengingat Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu daerah yang cukup rentan terhadap bencana, terutama banjir.

Ia mencontohkan wilayah Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B yang merupakan bagian dari daerah pemilihannya (Dapil). Kedua wilayah tersebut kerap menghadapi persoalan banjir sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Jangan sampai ketika masyarakat tertimpa bencana, pemerintah justru terkendala anggaran untuk memberikan bantuan. Dinas Sosial harus membuat perhitungan kebutuhan yang lebih matang dan realistis, sehingga masyarakat terdampak bisa mendapatkan bantuan yang lebih memadai, meskipun belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan mereka,” tegas Derahman.

Ia meminta Dinas Sosial menyusun perencanaan anggaran bantuan bencana secara lebih terukur dengan mempertimbangkan data kejadian bencana, jumlah masyarakat terdampak, serta kebutuhan logistik dan bantuan sosial di lapangan.

Selain persoalan bantuan bencana, Derahman juga meminta agar alokasi anggaran PM YAPI (Program Permakanan Yatim Piatu) dapat ditingkatkan dan realisasinya dipercepat.

Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan sosial yang sangat penting, yakni membantu meringankan beban masyarakat penerima manfaat. Karena itu, jangan sampai masyarakat yang seharusnya menerima manfaat justru harus menunggu terlalu lama akibat lemahnya perencanaan dan lambatnya proses penyerapan anggaran.

“Kalau memang program ini diperuntukkan membantu masyarakat yang membutuhkan, maka perencanaannya harus benar-benar matang. Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi realisasinya terlambat. Kita ingin program ini tepat sasaran, tepat waktu, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Derahman menegaskan bahwa pembahasan RKA bukan sekadar membicarakan angka-angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan melalui APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ini bagian dari hak dan tanggung jawab konstitusional DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan. Kita harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah daerah memiliki manfaat yang jelas, tepat sasaran, serta menjawab kebutuhan masyarakat,” tutup Wakil Ketua DPC PPP Kubu Raya tersebut.